Kabar24.com, JAKARTA – Masih ingat Cicak vs Buaya pada 2009. Istilah itu pertama kali muncul dari mulut Komjen Susno Duadji, waktu itu Kabareskrim Mabes Polri, dalam satu wawancaranya di majalah Tempo.
Susno menyebut Cicak untuk menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mabes Polri sebagai Buaya. Ketika itu, Susno berang karena tahu dirinya disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan isu penyuapan yang melibatkan dirinya. Saat itu muncul konfrontasi antara Mabes Polri dan KPK.
Kini apakah akan terjadi versi Cicak vs Buaya Jilid II ketika KPK secara mengejutkan menetapkan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan, Kalemdiklat Mabes Polri? Kalau melihat skalanya, penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan sepertinya akan melebihi Cicak vs Buaya Jilid I.
Bukan saja Budi adalah bintang tiga di Mabes Polri, Budi Gunawan adalah calon yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Sutarman. Surat Presiden Jokowi bahkan sudah dikirim ke DPR untuk dibahas.
KASUS SUAP
KPK menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan.
"Menetapkan tersangka Komjen BG (Budi Gunawan) dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri," kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK di Jakarta, Selasa (13/1/2015).
KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.
Apabila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.
"Perlu saya jelaskan KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014, sudah setengah tahun lebih kami melakukan penyelidikan terhadap kasus transaki tidak wajar terhadap pejabat negara itu, pada akhirnya KPK menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidkan ke penyidikan tanggal 12 Januari 2015," ungkap Abraham.
Kesimpulan itu diambil dalam forum eksose (gelar perkara) yang dilakukan tim penyidik, penyelidik, jaksa, dan seluruh pimpinan.
"Sekarang waktunya kita memberikan penjelasan resmi, kami mencoba menahan diri bahwa Komjen BG saat pencalonan menteri dan dilakukan penelusuran rekam jejak maka yang bersangkutan sudah diusulkan sebagai menteri tapi karena KPK sedang menangani kasusnya maka kami berikan catatan merah, jadi tidak elok kalau diteruskan (sebagai menteri)," jelas Abraham.
Namun Abraham menolak berapa jumlah rekening mencurigakan milik Budi tersebut.
Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut kepada DPR pada Jumat (9/1) tanpa meminta penelusuran rekam jejak kepada KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). (Antara/Bisnis.com)
Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut kepada DPR pada Jumat (9/1) tanpa meminta penelusuran rekam jejak kepada KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). (Antara/Bisnis.com)
Bisnis.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali harus berhadapan langsung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah menetapkan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.
Polri yang biasa menjadi tergugat dalam gugatan praperadilan, saat ini harus merasakan posisi sebagai pihak yang mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.
Tidak hanya itu, Budi Gunawan juga melaporkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto kepada Kejaksaan Agung, karena diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan KPK. Alasannya, surat penetapan calon tunggal Kapolri sebagai tersangka hanya dibubuhi tanda tangan kedua orang tersebut.
Polemik calon Kapolri ini membuat sejumlah pihak terakhir akan memunculkan konflik cicak vs buaya baru. Emerson Yuntho, Koordinator Indonesia Corruption Watch, mengatakan kasus reaksi Polri terhadap penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka, dapat memicu konflik yang lebih luas dibandingkan dengan persoalan sebelumnya.
Emerson menuturkan KPK kali ini harus berhadapan dengan calon Kapolri yang selangkah lagi dilantik dan resmi menduduki posisi nomor 1 di Polri. Hal itu lah yang dipercaya dapat memicu konflik yang lebih luas dibandingkan saat dua pimpinan KPK berhadapan dengan Susno Duadji yang saat itu berpangkat jenderal bintang tiga.
“Konfliknya lebih luas lagi dibandingkan dengan cicak melawan buaya jilid satu, yang berdampak pada kriminalisasi dua pimpinan KPK,” katanya di Jakarta, Kamis (22/1).
Emerson meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan menengahi persoalan yang melibatkan dua institusi penegak hukum itu. Presiden juga diminta untuk melindungi KPK dari upaya pelemahan, karena lembaga tersebut saat ini menjadi satu-satunya yang dipercaya publik dalam memberantas korupsi.
KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka, karena diduga menerima hadiah atau janji saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006, dan jabatan lainnya di kepolisian.
KPK menjerat Budi Gunawan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat (2), serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Apabila terbukti melanggar pasal-pasal tersebut, Budi Gunawan diancam dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup.
Gugatan praperadilan yang dilakukan Mabes Polri sendiri dilakukan, karena Budi Gunawan masih tercatat sebagai perwira tinggi aktif Polri. Saat masih menjadi Kapolri, Sutarman pun beberapa kali menegaskan Mabes Polri melalui Divisi Hukum akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebelumnya yakin kasus tersebut tidak akan menyulut konflik cicak vs buaya jilid baru. Alasannya, KPK dan Polri merupakan dua lembaga penegak hukum yang saling mendukung dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.
“KPK banyak di isi oleh orang dari kepolisian. Hampir separuh orang di KPK itu dari kepolisian, masa masih dapat memunculkan ketegangan,” ujarnya.
Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, juga berharap kasus yang menjerat Komjen Pol Budi Gunawan tidak memunculkan konflik baru di antara KPK dan Polri.
Dia meyakini Polri tidak akan menarik penyidiknya yang bertugas di KPK, seperti saat lembaga pemberantas korupsi itu menetapkan Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas sebagai tersangka. Menurutnya, kedua lembaga penegak hukum tersebut telah berjalan secara profesional, dan terus belajar dari pengalaman masa lalu.
Istilah cicak melawan buaya sendiri pertama kali muncul dari Susno Duadji saat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal. Saat itu Susno marah, karena KPK menyadap percakapannya tentang janji hadiah senilai Rp10 miliar jika berhasil mencairkan deposito Boedi Sampoerna.
Kepolisian pun memeriksa Chandra Hamzah yang saat itu menjadi Wakil Ketua KPK, karena diduga melakukan penyadapan yang tidak sesuai dengan prosedur. Tidak hanya disitu, Polri pun saat itu menetapkan Chandra Hamzah dan Bibit S Riyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh Anggodo Widjojo.
Anggodo merupakan adik dari Anggoro Widjojo yang saat itu menjadi tersangka kasus dugaan korupsi alat komunikasi di Departemen Kehutanan.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ketika itu menjadi Presiden pun akhirnya membentuk Tim 8 untuk mencari fakta dalam kasus tersebut. Tim yang dipimpin Adnan Buyung Nasution itu menghasilkan putusan akhir yang menyatakan kepolisian tidak memiliki bukti dan dasar hukum untuk menjerat Bibit-Chandra.
Konflik antara KPK dengan Polri kembali memanas saat KPK menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam proyek pengadaan alat simulator mengemudi kendaraan bermotor untuk ujian surat izin mengemudi di Korlantas Polri saat 2011.
Djoko Susilo menjadi jenderal pertama dari kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Aksi tersebut direspon dengan penarikan besar-besaran penyidik Polri yang bertugas di KPK oleh Mabes Polri.
Bahkan, puluhan anggota polisi sempat mendatangi Gedung KPK untuk menangkap Novel Baswedan, salah seorang penyidik KPK atas tuduhan penganiayaan yang terjadi delapan tahun sebelumnya.
SBY ketika itu kembali turun tangan untuk menengahi konflik yang terjadi, dan menilai proses penetapan Novel sebagai tersangka oleh Polri dilakukan dengan cara dan waktu yang tidak tepat.
Kabar24.com, JAKARTA-- Bareksrim Polri Jumat (23/1/2015) pagi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di jalan raya di Depok, Jawa Barat, yang menurut polisi tersangkut kasus keterangan palsu pada sidang satu perkara sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi pada 2010.
Berikut kronologi penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri.
- Sekitar pukul 06.30 WIB Bambang Widjojanto dari kediamannya Kp. Bojong Rw.28, Kel. Sukamaju mengantarkan anaknya ke sekolah bersama dengan anak perempuannya menggunakan Mobil Suzuki Panther No.Pol B 1559 EFS. Dia dibuntuti oleh anggota Bareskrim Mabes Polri sampai ke SDIT Nurul Fikri Jl. Tugu Raya Kel. Tugu Kec. Cimanggis, Depok. Setelah selesai mengantar anaknya, Bambang Widjojanto menuju kembali rumahnya.
- Sekitar pukul 07.30 WIB pada saat keluar SDIT Nurul Fikri, tepatnya di Depan Butik Rifa Jl. Komplek Timah Kel. Tugu, dia langsung ditangkap para petugas Bareskrim Mabes Polri. Bambang Widjojanto beserta mobilnya langsung dibawa ke Mabes Polri.
- Penangkapan dilakukan oleh 15 anggota Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Viktor. Bambang ditangkap atas kasus pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah. (Kabar24.com)
- Sekitar pukul 06.30 WIB Bambang Widjojanto dari kediamannya Kp. Bojong Rw.28, Kel. Sukamaju mengantarkan anaknya ke sekolah bersama dengan anak perempuannya menggunakan Mobil Suzuki Panther No.Pol B 1559 EFS. Dia dibuntuti oleh anggota Bareskrim Mabes Polri sampai ke SDIT Nurul Fikri Jl. Tugu Raya Kel. Tugu Kec. Cimanggis, Depok. Setelah selesai mengantar anaknya, Bambang Widjojanto menuju kembali rumahnya.
- Sekitar pukul 07.30 WIB pada saat keluar SDIT Nurul Fikri, tepatnya di Depan Butik Rifa Jl. Komplek Timah Kel. Tugu, dia langsung ditangkap para petugas Bareskrim Mabes Polri. Bambang Widjojanto beserta mobilnya langsung dibawa ke Mabes Polri.
- Penangkapan dilakukan oleh 15 anggota Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Viktor. Bambang ditangkap atas kasus pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah. (Kabar24.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar