Value for Money
merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada
tiga elemen utama, yaitu :
1.
Ekonomi
Pemerolehan
input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan
perbandingan input dengan input value
yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana
organisasi sektor pulblik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran
yang boros dan tidak produktif.
2.
Efisiensi
Pencapaian
output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah
untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input
yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3.
Efektivitas
Tingkat
pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana
efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.
Ketiga hal diatas merupakan elemen
pokok value for money, namun perlu
ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (equity)
dan pemerataan atau kesetaraan (equality).
Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (social opportunity) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik
yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Serta perlu dilakukan distribusi
secara merata (equality), artinya
penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok
tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.
Secara skematis, value for money dapat dilihat seperti gambar berikut ini :
1. Input
Sumber
daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas.
Contoh input adalah dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, dll.
2. Output
Hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan
kebijakan. Untuk mengukur suatu output terutama pada pelayanan publik cukup
sulit, seperti pendidikan, keamanan, atau kesehatan. Misal, output yang
dihasilkan polisi adalah tegaknya hukum dan peraturan atau rasa aman masyarakat.
Lalu, bagaimana cara mengukur output tersebut? Mungkin ukuran output dapat
berupa turunnya angka kriminalitas. Tetapi bukan hanya itu saja, turunnya angka
kriminalitas disebabkan oleh banyak faktor, yaitu peran pendidikan, perbaikan
ekonomi, dan sebagainya sedangkan aktivitas polisi hanyalah salah satu faktor.
3. Sasaran Antara (Throughput)
Digunakan
sebagai alat ukur jika data output yang sesungguhnya tidak tersedia. Untuk
mengukur suatu output seringkali terdapat kesulitan, organisasi sektor publik
menggunakan output antara (untermediate
output) atau indicator kinerja (performance
indicator) sebagai alat ukur output. Banyak ukuran yang dianggap
menunjukkan output pada kenyataannya adalah throughput,
sebagai contoh volume aktivitas. Jumlah operasi yang dilakukan di rumah sakit
merupakan throughput bukan output.
Output yang lebih tinggi yang hendak dicapai rumah sakit adalah memperbaiki
kesehatan masyarakat, meningkatkan angka harapan hidup, dan sebagainya.
4. Outcome
Dampak
yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Contohnya, outcome yang diharapkan
terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh dinas kebersihan kota adalah
terciptanya lingkungan kota yang bersih dan sehat. Outcome seringkali dikaitkan
dengan tujuan (objectives) atau
target yang hendak dicapai.
Penetapan
dan pungukuran terhadap outcome seringkali llebih sulit dibanding penetapan dan
pengukuran terhadap input maupun output. Ada beberapa hal yang menyebabkan
mengapa outcome lebih sulit ditetapkan dan diukur :
·
Outcome seringkali tidak dapat
diekspresikan dalam cara yang sederhana yang memudahkan proses monitoring
(pemantauan).
·
Adanya masalah politik dalam proses
penetapan outcome.
·
Dalam penerimaan outcome sangat perlu
untuk mempertimbangkan dimensi kualitas.
Value for money
dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil
untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain :
·
Meningkatkan efektivitas pelayanan
publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
·
Meningkatkan mutu pelayanan publik.
·
Menurunkan biaya pelayanan publik karenan
hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
·
Alokasi belanja yang lebih berorientasi
pada kepentingan publik.
·
Meningkatkan kesadaran akan uang publik
(public costs awareness) sebagai akar
pelaksanaan akuntabilitas publik.
Daftar Pustaka :
1. Mardiasmo.
2009. Akuntansi Sektor Publik.
Yogyakarta : ANDI Yogyakarta
